KSWP

Apa Itu KSWP?

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah kegiatan pengecekan status yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu wajib pajak. Dengan ada nya Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) bersama Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) mengharapkan dapat mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak.

Definisi KSWP

Pada tanggal 17 Januari 2018 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk permohonan pelayanan pertanahan yang tertuang dalam PerMen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2017 untuk melaksanakan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan perlunya konfirmasi status wajib pajak sebelum diberikannya pelayanan publik tertentu oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

Dasar hukum KSWP

  1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
  2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016
  3. Peraturan Instansi Pemerintah terkait yang mengatur kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan KSWP
  4. Peraturan Menteri terkait yang mengatur kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan KSWP
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
  7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-80/PJ/2017 tentang Penegasan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Status Wajib Pajak, dan Pemberian Informasi terkait Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak
  8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-98/PJ/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Instruksi Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Layanan Publik Tertentu di Pemerintah Daerah.
10/10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *